Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan TKDN harus dirancang secara realistis agar tidak menjadi beban bagi industri dalam negeri dan tetap mampu bersaing di pasar global.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya, kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama—mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” ujar Presiden Prabowo disambut tawa para peserta.
Namun demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa kebijakan nasionalisme ekonomi seperti TKDN tidak boleh dipaksakan hingga menurunkan daya saing. Ia menyarankan pendekatan yang lebih fleksibel, bahkan membuka kemungkinan penggantian skema dengan insentif.
“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjutnya.
Presiden juga secara tegas menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para menteri, agar segera menyesuaikan kebijakan TKDN agar lebih adaptif terhadap kondisi nyata industri dan tidak hanya terpaku pada angka regulatif.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegas Prabowo.
Pernyataan ini menandai arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang lebih pragmatis dan kompetitif dalam mendorong pertumbuhan industri nasional, seiring dengan upaya memperkuat daya saing di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Komentar