Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, termasuk pembebasan biaya dan percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif. “Presiden meminta supaya kebijakan prorakyat yang dari tadinya bayar menjadi gratis, seperti BPHTB yang turun dari 5 persen menjadi 0 persen, serta retribusi PBG yang juga menjadi nol, dapat segera diinformasikan ke daerah agar MBR bisa menikmatinya,” ujarnya dalam keterangan pers usai pertemuan. Selain itu, ia menambahkan bahwa PPN ditanggung pemerintah hingga Juni 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat.
Progres Pembangunan Wisma Atlet dan Rumah Subsidi Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower, yakni tower 8, 9, dan 10, telah rampung dan siap diserahterimakan. “Sudah selesai, sudah siap diserahterimakan. Akan ada yang menghuni, baik masyarakat umum maupun ASN, dengan distribusi yang akan diatur oleh Mensesneg,” jelasnya.
Selain itu, ia melaporkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 1,1 juta unit. Namun, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kualitas rumah subsidi. “Rumah subsidi harus tetap berkualitas. Ada banyak contoh rumah subsidi yang baik, tetapi yang tidak berkualitas justru merugikan rakyat,” tegasnya.
Pembangunan Rumah bagi TNI-AD, Polri, dan Guru Maruarar juga menginformasikan progres pembangunan rumah bagi anggota TNI-AD dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat di Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Sementara itu, untuk Polri di Karawang, jumlah rumah yang dibangun mencapai 14.389 unit.
Selain itu, rencana penyerahan kunci rumah bagi guru akan dilakukan pada 25 Maret 2025 di berbagai daerah seperti Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. Totalnya mencapai 20 ribu unit rumah, dengan 250 unit akan diserahkan secara simbolis.
Optimalisasi Aset Negara untuk Perumahan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset negara untuk pembangunan perumahan, termasuk lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara, dan eks BLBI.
Sebagai langkah strategis, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. “BP3 akan menerapkan konsep hunian berimbang, di mana pengembang yang membangun satu rumah mewah wajib membangun dua rumah kelas menengah dan tiga rumah sederhana. Ini demi keadilan sosial,” tutup Maruarar.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan hunian layak dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komentar