JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan langkah diplomatik dan kemanusiaan dalam merespons situasi terkini di Palestina. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, yakni Turki, Persatuan Emirat Arab (PEA), Mesir, Qatar, dan Yordania.
Menteri Luar Negeri, Sugiono, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan semata menjalin hubungan bilateral, tetapi juga menjadi ajang konsultasi strategis terkait kondisi geopolitik dan kemanusiaan yang berkembang di Palestina.
“Beliau melawat melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di kawasan ini, kawasan Timur Tengah dan Turkiye, dalam rangka untuk berkonsultasi mengenai situasi geopolitik dan juga isu-isu lain,” jelas Sugiono dalam konferensi pers, Kamis, 10 April 2025.
Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk relokasi paksa terhadap warga Gaza. Menlu Sugiono menegaskan bahwa langkah-langkah kemanusiaan yang tengah disiapkan Indonesia harus dilakukan secara sukarela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat di Palestina.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza, dalam bentuk apapun. Semua ini harus dilakukan secara suka rela dan dengan persetujuan semua pihak,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian, Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk mengevakuasi sementara korban luka-luka, anak-anak yatim piatu, dan pelajar yang terdampak, selama permintaan dan persetujuan resmi diterima dari pihak terkait.
“Jika dibutuhkan, Indonesia siap menampung korban luka, anak yatim, maupun pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Tapi semua ini harus atas dasar kemanusiaan dan persetujuan bersama. Ini bukan relokasi permanen,” lanjut Sugiono.
Ia menambahkan, konsultasi Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara di Timur Tengah masih berlangsung dan akan menjadi dasar pengambilan keputusan Indonesia selanjutnya.
“Saat ini kita masih berkonsultasi. Hasil dari konsultasi tersebut akan menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Semua pihak harus sepakat. Kalau tidak, maka tidak bisa dilanjutkan,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan bahwa semua upaya yang dilakukan adalah bagian dari solidaritas dan komitmen kemanusiaan terhadap rakyat Palestina, bukan bentuk intervensi atau relokasi paksa.
Komentar