Yunan Nawawi, S.Pd.I Pengasuh Pesantren Al-Falah
Opini – Hari-hari ini, kita dihadapkan pada pemberitaan mengenai kasus THR untuk ormas tertentu, yang memunculkan berbagai reaksi, termasuk nada sinis dan seruan dari beberapa pihak yang ingin membubarkan ormas tersebut. Pada tulisan kali ini, saya ingin menawarkan solusi agar ormas dapat memberikan kontribusi positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara sah.
Jika dibandingkan dengan jumlah anggota TNI dan Polri, jumlah anggota ormas jauh lebih besar. Jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ormas untuk melakukan kekacauan atau bahkan mencoba menggulingkan pemerintah, hal tersebut bisa saja terjadi. Namun, yang menarik, ormas-ormas yang berasaskan Pancasila tidak pernah menunjukkan sikap yang anti-pemerintah atau melawan negara.
Apa yang membuat ormas-ormas ini tetap berkomitmen pada NKRI, UUD 1945, dan Pancasila? Tidak lain karena mereka tetap memegang teguh komitmen dan keyakinan bahwa Pancasila, NKRI, dan UUD 1945 adalah ideologi bersama yang harus dijaga dan dipatuhi.
Melihat situasi yang memanas di Laut Natuna antara Cina dan Taiwan, ada kemungkinan hal tersebut dapat berdampak pada keamanan Indonesia. Sampai saat ini, undang-undang kita tidak mengharuskan kewajiban militer bagi setiap warga negara. Padahal, hampir seluruh negara-negara ASEAN dan Asia mewajibkan warganya untuk mengikuti wajib militer. Dalam sebuah podcast Deddy Corbuzier, ada sebuah guyonan yang menarik, yang menyebutkan:
“Secantik-cantiknya dan segagah-gagahnya artis Korea, apabila terjadi perang di negara mereka, mereka sudah terlatih untuk memegang senjata dan berperang”. Ini menjadi sebuah sindiran keras bagi kita, apakah kita sudah siap menghadapi peperangan jika gejolak peperangan muncul di Asia.
Ormas sebagai solusi pasukan cadangan TNI merupakan usulan yang mungkin, karna semua mempunyai beberapa hal :
1. kesiapan secara ideologi yang mapan
2. jumlah mereka sangat besar dan struktur mereka lengkap di seluruh Indonesia
3. semangat juang mereka sangat tinggi untuk membela NKRI.
Seharusnya, Presiden mempertimbangkan aturan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang mendukung adanya wajib militer bagi masyarakat, yang mungkin bisa dimulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada. Selanjutnya, perlu disiapkan wadah kontrol untuk mengawasi jika terjadi pelanggaran oleh oknum anggota ormas tersebut.
Apabila tidak terjadi perang, maka ormas dapat dijadikan mitra dalam program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pengamanan teritorial desa, atau bahkan dapat berfungsi sebagai pasukan cadangan dalam penanganan bencana alam.
Komentar