Palopo – Komisi A DPRD Kota Palopo menggelar rapat bersama Dinas Sosial (Dinsos) Palopo untuk membahas sejumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi A, Aris Munandar, dan berlangsung di Ruang Komisi A DPRD Palopo pada Senin (13/1/2025).
Salah satu poin utama dalam rapat tersebut adalah evaluasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Dinsos Palopo melaporkan bahwa saat ini terdapat 6.906 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program tersebut.
Aris Munandar menekankan pentingnya memastikan bahwa penerima PKH benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia meminta Dinsos untuk melakukan evaluasi serta pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan bahwa penerima PKH masih memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Komisi A meminta Dinsos mengevaluasi data penerima PKH agar benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada penerima yang sudah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat tetap terdaftar. Turun ki ke lapangan, cek data PKH ta,” ujar Aris Munandar.
Selain itu, Aris juga mengusulkan agar honor bagi pendata PKH di setiap kelurahan dapat dinaikkan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka dalam menjalankan tugas.
Mendukung hal tersebut, Anggota DPRD Palopo dari Fraksi Gerindra, Nureny, menambahkan bahwa proses verifikasi penerima PKH sebaiknya melibatkan musyawarah kelurahan (muskal). Ia menyarankan agar dalam muskal ini turut diundang pendamping PKH, Ketua RT/RW, Bhabinkamtibmas, serta pihak terkait lainnya guna memastikan program ini berjalan lebih transparan dan akurat.
“Seharusnya ada musyawarah kelurahan sebelum menentukan penerima PKH. Panggil pendamping PKH, RT, RW, bhabin, dan pihak terkait lainnya. Saya ingin nantinya benar-benar ada muskal agar program ini tepat sasaran,” tegas Nureny.
Dengan adanya evaluasi dan usulan tersebut, diharapkan program PKH di Kota Palopo dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komentar