Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas meminta penghapusan kuota impor, terutama terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Instruksi ini disampaikan langsung dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).
Dalam sesi dialog tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa ia telah memberikan perintah langsung kepada jajaran terkait, termasuk Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, hingga Ketua Dewan Energi Nasional.
“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas,” tegas Presiden Prabowo.
Ia menilai bahwa sistem kuota yang selama ini diterapkan kerap menjadi penghambat kelancaran perdagangan dan menciptakan ketidakadilan di kalangan pelaku usaha.
Impor Daging Jadi Sorotan
Salah satu komoditas yang disoroti oleh Presiden dalam kebijakan ini adalah daging. Ia memerintahkan langsung kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka seluas-luasnya peluang impor daging tanpa sistem kuota.
“Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” lanjut Presiden.
Dukung Ekonomi dan Lapangan Kerja
Presiden juga menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengingatkan bahwa para pengusaha memiliki peran vital dalam perekonomian nasional.
“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” ujarnya.
Tindak Tegas Penyelundupan dan Hambatan Bea Cukai
Selain isu kuota, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan penyelundupan dan hambatan dalam proses bea cukai. Ia menyatakan apresiasi atas berbagai masukan dari para pelaku usaha, serta mengajak untuk segera melaporkan apabila terdapat implementasi kebijakan yang tidak sesuai.
“Kalau ada lagi implementasi yang kurang bagus, segera laporkan. Segera laporkan, kita bertindak,” tutupnya.
Komentar