Luwu Utara – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Luwu Utara secara tegas menyatakan penolakan terhadap kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan dalam momentum Hari Jadi Luwu Utara.
Sikap tersebut didasari oleh dua persoalan krusial yang hingga kini dinilai belum terselesaikan, yakni konflik agraria di Desa Rompoang serta ketidakstabilan harga sawit di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayah tersebut.
PMII menilai, konflik agraria yang dipicu oleh pembangunan batalion di Desa Rompoang masih menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas. Hak masyarakat atas tanah dinilai terabaikan, sementara pemerintah dianggap lamban dalam mengambil langkah penyelesaian.
“Ini bukan sekadar persoalan lahan, tetapi soal keadilan yang dirampas secara perlahan,” demikian pernyataan sikap PMII.
Menurut mereka, meskipun proyek tersebut diklaim sebagai bagian dari program strategis pemerintah, pelaksanaannya justru tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Ketika pembangunan berjalan tanpa keadilan, maka itu bukan lagi kemajuan, melainkan bentuk nyata penjajahan terhadap rakyat sendiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, PMII juga menyoroti praktik permainan harga tandan buah segar (TBS) sawit oleh sejumlah PKS di Luwu Utara. Mereka menyebut harga yang diterima petani kerap tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga merugikan secara ekonomi.
Pengawasan pemerintah dinilai lemah, bahkan cenderung tidak terasa di lapangan.
Ketua Cabang PMII Luwu Utara, Erwin, menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah provinsi.
“Kami tidak menolak tanpa alasan. Ini adalah sikap politik dan moral. Selama konflik agraria di Rompoang belum diselesaikan dan praktik permainan harga sawit masih terjadi, maka kami dengan tegas menolak kehadiran Gubernur di Luwu Utara. Kehadiran tanpa solusi hanya akan melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, PMII Cabang Luwu Utara menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
- Menolak kedatangan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum ada penyelesaian konkret konflik agraria di Desa Rompoang.
- Mendesak penyelesaian konflik secara terbuka, adil, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
- Menuntut penertiban dan tindakan tegas terhadap PKS yang memainkan harga sawit.
- Meminta pengawasan ketat terhadap implementasi harga TBS resmi agar petani tidak dirugikan.
PMII juga mengingatkan bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan sekadar dijaga citranya.
Mereka menegaskan akan terus berada di barisan masyarakat untuk mengawal kebijakan yang dinilai merugikan.
“Jangan bicara pembangunan jika tanah rakyat dirampas. Jangan bicara kesejahteraan jika harga hasil kebun dipermainkan. Selesaikan masalah atau jangan datang menginjakkan kaki di bumi kami,” tutup pernyataan tersebut.
Komentar