Jakarta, – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Bulog, menegaskan bahwa pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.
“Saya kira swasembada ini komitmen yang meyakinkan dari Bapak Presiden kita. Programnya sudah jelas, visinya sudah jelas, tinggal pelaksanaannya saja yang harus kita jaga seperti harga gabah tidak boleh turun dari HPP. Semua sudah diberikan, tinggal pelaksanaan yang kita tunggu,” ujar Wamentan Sudaryono dalam rapat maraton swasembada bersama jajaran Direksi Bulog di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Minggu (9/2/2025).
Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menetapkan HPP gabah untuk masa panen raya 2025 sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini berlaku sejak 15 Januari 2025, baik untuk pembelian oleh pemerintah maupun penggilingan swasta di seluruh Indonesia.
Menurut Sudaryono, serapan gabah oleh Bulog sesuai dengan HPP sangat penting untuk memastikan ketersediaan stok pangan nasional dan sekaligus mendukung kesejahteraan petani. Bulog ditargetkan untuk menyerap 3 juta ton gabah sebagai bagian dari upaya tersebut.
“Swasembada itu adalah prioritas dari Presiden yang harus mampu kita penuhi. Artinya, stok nasional harus cukup dan petaninya juga wajib sejahtera. Oleh karena itu, Presiden sudah memutuskan HPP-nya Rp6.500,” tegasnya.
Wamentan Sudaryono juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani secara perlahan namun pasti. Dengan menjaga harga pembelian gabah di tingkat petani, diharapkan nilai tukar petani (NTP) dapat terus meningkat.
“Tujuannya adalah harga pembelian gabah di tingkat petani bisa kita jaga sehingga NTP juga meningkat. Jadi negara hadir langsung bersentuhan dengan petani,” pungkas Sudaryono.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan, sekaligus mendorong kemandirian dan keberlanjutan sektor pertanian nasional.
Komentar