JAKARTA – Farhan Mubina ( SEMA-PTKIN Se-Indonesia) menerangkan bahwa kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dapat dilihat sebagai produk dari dinamika material masyarakat yang didasarkan pada hubungan produksi dan distribusi kekayaan. Pada dasarnya bahwa perubahan kebijakan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan berakar pada kontradiksi dalam sistem ekonomi kapitalis yang mendasari negara.
Kenaikan PPN 12% menunjukkan keberlanjutan logika kapitalisme, di mana beban ekonomi cenderung dialihkan kepada masyarakat kelas pekerja dan rakyat kecil. PPN adalah pajak tidak langsung yang sifatnya regresif, artinya, semua orang membayar pajak yang sama untuk barang dan jasa, terlepas dari tingkat pendapatan mereka. Ini memperparah ketimpangan sosial karena kelompok miskin akan merasakan dampaknya lebih berat dibandingkan dengan kelompok kaya. Maka kemudian secara tidak langsung, kebijakan ini mencerminkan eksploitasi kelas yang terus berlangsung, di mana alat negara digunakan untuk menopang akumulasi kapital oleh kelas penguasa.
Pun, Dalam perspektif kebijakan fiskal, kenaikan PPN 12% bertentangan dengan prinsip keadilan pajak (tax justice). Kebijakan fiskal idealnya tidak hanya bersifat stabilisasi ekonomi, tetapi juga redistributif, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi. Sebagai alternatif, pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan pajak langsung yang progresif, seperti pajak penghasilan bagi kelompok berpenghasilan tinggi dan pajak kekayaan, ketimbang membebani masyarakat dengan pajak regresif seperti PPN.
Oleh Karena itu Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 dinilai tidak tepat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menyikapi dengan hasil dari pada konsolidasi internal, Farhan Mubina ( Senat Mahasiswa-PTKIN Se-Indonesia) akan melaksanakan aksi massa dalam tajuk “JAKARTA LAUTAN AKSI untuk Membatalkan Kenaikan PPN 12%”
“Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang luas, kami mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Jika tuntutan ini diabaikan, sebelum kebijakan itu berlaku kami akan mengorganisir massa besar-besaran dari berbagai penjuru Indonesia untuk datang ke Jakarta dan menghadirkan Jakarta Lautan Aksi sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang tidak pro-rakyat ini” Tegas Farhan
Peringatan Keras kepada Pemerintah!
Pun Farhan Menuturkan “Jangan anggap remeh suara rakyat! Kenaikan PPN ini akan menjadi pemicu kemarahan yang tak terbendung. Pemerintah harus ingat, rakyat bukanlah objek untuk menutup defisit anggaran. Batalkan kebijakan ini sekarang juga.”
Hentikan Kenaikan PPN 12%! Jangan paksa kami mengambil langkah lebih keras demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia!
