LUWU UTARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Utara, Jumal Lussa, menyatakan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret dalam mengentaskan anak-anak putus sekolah sekaligus menjadi strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
“Ini adalah kesempatan yang bagus untuk daerah dalam mengentaskan anak-anak yang putus sekolah dan salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem,” ujar Jumal Lussa, Senin (22/04/2025), usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Media Center Luwu Utara.
Rakor tersebut juga mengungkapkan perkembangan positif terkait angka kemiskinan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen, turun dari 9,03 persen pada Maret 2024. Sementara itu, inflasi tahunan (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03 persen dan inflasi bulanan (Maret ke Februari 2025) sebesar 1,65 persen.
Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan angka kemiskinan Indonesia berada di bawah 5 persen pada 2029, serta kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2026. Target ini diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Untuk mewujudkan target tersebut, Program Sekolah Rakyat dijadikan sebagai salah satu strategi utama. Tahun ini, pemerintah menargetkan pendirian Sekolah Rakyat di 200 titik dari total 356 usulan lokasi. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap:
- Tahap 1: 35 lokasi
- Tahap 2: 85 lokasi
- Tahap 2B: 196 lokasi
Penetapan titik prioritas didasarkan pada tingkat kesiapan wilayah dan angka kemiskinan masing-masing daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap titik pendirian Sekolah Rakyat, sebagai bentuk komitmen serius dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Komentar