MAKASSAR — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Jufri Rahman, M.Si, bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulsel dan Penjabat Wali Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, S.H., M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, pada Jumat, 21 Maret 2025.
Rakor ini digelar guna membahas persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan berlangsung di sejumlah daerah. Kegiatan dilaksanakan secara daring dari ruang kerja Pemerintah Provinsi Sulsel.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) karena proses pilkada belum selesai. Menurutnya, peningkatan pengamanan sangat diperlukan, terutama di wilayah yang dinilai rawan konflik.
“Pilkada ini belum selesai. Maka dari itu, daerah yang melaksanakan PSU harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Selain aspek keamanan, Mendagri juga menyoroti efisiensi anggaran pelaksanaan PSU, khususnya kepada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dan tepat sasaran.
Terkait waktu pelaksanaan PSU, Mendagri menyampaikan bahwa pemungutan suara sebaiknya dilakukan pada hari libur. Bila PSU hanya dilakukan di beberapa TPS, maka tidak perlu meliburkan seluruh kegiatan. Namun jika PSU dilaksanakan secara menyeluruh di satu kabupaten/kota, maka hari tersebut perlu dijadikan hari libur.
“Jika PSU dilakukan pada hari kerja, maka Gubernur bisa menetapkan hari libur di daerah tersebut. Tetapi kalau sudah jatuh di hari libur, tidak perlu ada penetapan tambahan,” jelasnya.
Dari Kota Palopo, kegiatan rakor ini juga diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo Ilham Hamid, SE., M.Si, unsur Forkopimda, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palopo Drs. Hasta, M.Si, serta Kepala BPKAD Kota Palopo Hj. Raodatul Jannah, S.Sos., MM.
Rakor ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, aman, dan efisien di seluruh wilayah yang terdampak.
Komentar