Provinsi Luwu Raya: Transisi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Psikologis Identitas Budaya

Penulis : Suprianto Baen S.Pd M.Pd Wasekjed PB HMI  EX Wakil Ketua IPMAL 2015-2017)

Abstrak

Menjelang memperingati perlawanan rakyat Luwu ke- LXXX pada 23 januari 2026 terus bergemuru aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan manifestasi dari perjuangan panjang masyarakat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemulihan identitas budaya yang berakar pada sejarah Kerajaan Luwu. Tulisan ini menganalisis kelayakan ekonomi wilayah Luwu Raya berdasarkan kontribusi fiskal dan potensi sumber daya alam, serta mengkaji dimensi psikologis-budaya yang melatarbelakangi tuntutan pemekaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan ekonomi yang kuat dengan kontribusi sekitar 40% PAD Sulawesi Selatan, realisasi kemandirian ekonomi memerlukan diversifikasi basis ekonomi dan penguatan kelembagaan. Secara psikologis-budaya, pembentukan provinsi ini dipandang sebagai rekognisi sejarah dan sarana mengatasi kelelahan sosial akibat ketimpangan pembangunan.

Pendahuluan

Gagasan pembentukan Provinsi Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, telah menjadi aspirasi fundamental masyarakat Tana Luwu selama lebih dari enam dekade. Tuntutan ini berakar pada janji sejarah Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma pada awal 1960-an yang menjanjikan status Daerah Istimewa berbentuk provinsi sebagai penghargaan atas peran Kerajaan Luwu dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Namun, kondisi politik nasional yang tidak stabil menyebabkan janji tersebut tidak terealisasi hingga saat ini.

Dari perspektif administratif, wilayah Luwu Raya menghadapi tantangan rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas dari ibu kota provinsi di Makassar. Kondisi geografis yang bervariasi (pesisir, pedataran, perbukitan) serta jarak yang signifikan mengakibatkan efektivitas pelayanan publik tidak optimal. Tulisan ini akan menganalisis pembentukan Provinsi Luwu Raya melalui dua lensa utama: kemandirian ekonomi dan dimensi psikologis-budaya masyarakat Luwu, dengan merujuk pada data fiskal, potensi sumber daya, serta narasi historis-sosiokultural yang berkembang.

Tinjauan Historis Aspirasi Pemekaran

Perjuangan masyarakat Luwu untuk membentuk provinsi sendiri telah dimulai sejak tahun 1953-1963 dipelopori oleh Raja Kerajaan Luwu Andi Djemma. Pada periode 1999-2006, perjuangan ini semakin intensif dengan terbentuknya berbagai organisasi pendukung seperti Gerakan Berbasis Jakarta, Komite Pusat Pembentukan Provinsi Luwu (KP3L), dan Front Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (FP3L). Masyarakat Luwu juga membentuk Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Luwu Raya (BKPPLR) dan Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) yang menyelenggarakan pertemuan bernama Tudang Sipulung di Istana Raja Luwu di Palopo.

Namun, berbagai upaya tersebut belum membuahkan hasil karena persyaratan teknis, administratif, dan kewilayahan yang harus dipenuhi untuk pembentukan provinsi baru. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000, wilayah Luwu Raya secara teknis telah memenuhi syarat fisik dengan memiliki tiga kabupaten dan satu kotamadya. Namun, masih diperlukan kajian kelayakan komprehensif yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan kapasitas kelembagaan sebelum pemekaran disetujui pemerintah pusat.

Analisis Kemandirian Ekonomi Luwu Raya

Kontribusi Fiskal dan Potensi Ekonomi

Kekuatan Fiskal: Data terbaru menunjukkan Luwu Raya menyumbang sekitar 40% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun anggaran 2025, total APBD kabupaten/kota di Luwu Raya mencapai Rp5-6 triliun, angka yang hampir mendekati APBD Pokok Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp9,378 triliun. Secara fiskal, ini menunjukkan kapasitas yang kuat untuk berdiri sebagai daerah otonomi baru setingkat provinsi.

Potensi Sektor Ekonomi: Luwu Raya memiliki potensi besar di berbagai sektor:

· Pertambangan: Memiliki caduangan mineral signifikan yang telah menarik investasi lokal dan asing

· Pertanian dan Perkebunan: Lahan subur yang mendukung berbagai komoditas unggulan

· Pariwisata: Daya tarik alam dan budaya yang mulai berkembang

· Agro-maritim: Potensi perikanan dan kelautan di kawasan Teluk Bone

Tantangan Menuju Kemandirian Ekonomi Sejati

Meskipun memiliki kekuatan fiskal dan potensi sumber daya, kemandirian ekonomi sejati memerlukan lebih dari sekadar kekayaan alam. Beberapa tantangan yang perlu diatasi:

Ketergantungan pada Sektor Primer: Ekonomi Luwu Raya masih bertumpu pada sektor ekstraktif (pertambangan) dan pertanian yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Diversifikasi ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier diperlukan untuk menciptakan ketahanan ekonomi.

Infrastruktur dan Konektivitas: Meskipun memiliki potensi sebagai simpul ekonomi strategis di bagian tengah Sulawesi dengan dukungan konektivitas Teluk Bone, pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat ekonomi.

Kapasitas Kelembagaan dan SDM: Kemampuan mengelola pemerintahan dan perekonomian secara mandiri memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Daerah otonomi baru seringkali bergantung pada transfer dana pusat (DAU dan DBH) jika tidak memiliki basis pendapatan yang stabil.

Akses Pelayanan Publik: Ironisnya, meskipun menyumbang 40% PAD Sulawesi Selatan, kualitas pelayanan publik di Luwu Raya (kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar) masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di provinsi tersebut. Kondisi ini menciptakan paradoks “lumbung pendapatan tanpa timbal balik pembangunan yang adil”.

Analisis SWOT Kemandirian Ekonomi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan tantangan kemandirian ekonomi Luwu Raya, berikut adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat):

Kekuatan (Strengths):

· Kontribusi fiskal signifikan (40% PAD Sulsel)

· Potensi sumber daya alam beragam (pertambangan, pertanian, pariwisata)

· Lokasi strategis dengan akses ke Teluk Bone

· Kesadaran kolektif masyarakat untuk kemandirian

Kelemahan (Weaknesses):

· Ketergantungan pada sektor primer yang rentan

· Infrastruktur dan konektivitas belum optimal

· Kualitas pelayanan publik yang masih tertinggal

· Kapasitas kelembagaan dan SDM perlu penguatan

Peluang (Opportunities):

· Potensi menjadi simpul ekonomi regional Sulawesi Tengah

· Pengembangan ekonomi berlapis (UMKM, jasa, industri kecil)

· Peningkatan investasi di sektor pertambangan dan pariwisata

· Otonomi penuh untuk mengelola sumber daya sesuai nilai lokal

Ancaman (Threats):

· Fluktuasi harga komoditas global

· Potensi ketergantungan fiskal pada pusat pasca-pemekaran

· Resistensi politik dari pemerintahan provinsi

· Ketidakstabilan kebijakan nasional tentang pemekaran daerah

Dimensi Psikologis-Budaya Masyarakat Luwu

Identitas Kolektif dan Narasi Historis

Masyarakat Luwu memiliki identitas kolektif kuat yang berakar pada sejarah Kerajaan Luwu sebagai salah satu kerajaan tertua dan paling berpengaruh di Sulawesi. Pembentukan Provinsi Luwu Raya dipandang sebagai rekognisi terhadap sejarah, jati diri, dan solidaritas masyarakat Luwu Raya. Narasi “Janji Soekarno” telah menjadi simbol harapan kolektif yang diwariskan antargenerasi, sekaligus pengingat akan “loyalitas kepada Republik yang tidak dibalas dengan keadilan”.

Dalam perspektif masyarakat Luwu, otonomi bukan sekadar masalah administratif, melainkan pemenuhan hak untuk mengelola tanah, budaya, dan sumber daya sesuai nilai-nilai lokal. Spirit “Wanua Mapatuwo, Naewai Alena” (kemakmuran dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan potensi internal) menjadi motivasi psikologis yang mendorong aspirasi pemekaran.

Kelelahan Sosial dan Psikologi Ketertinggalan

Ketimpangan pembangunan antara Luwu Raya dan wilayah lain di Sulawesi Selatan telah menciptakan kelelahan sosial di tengah masyarakat. Masyarakat merasa terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian layak meskipun menjadi kontributor utama PAD provinsi. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa kemajuan ekonomi di sektor pertambangan dan pertanian tidak diiringi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara psikologis, ketertinggalan dalam akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar menciptakan perasaan ketidakadilan struktural. Pembentukan provinsi sendiri diharapkan dapat menjadi jalan pemulihan psikologis dengan memberikan kendali penuh atas arah pembangunan dan pelayanan publik.

Modal Sosial dan Solidaritas Kolektif

Aspirasi pemekaran telah menjadi agenda bersama masyarakat Tana Luwu yang memobilisasi modal sosial berupa jaringan organisasi masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan aktivis. Pertemuan Tudang Sipulung (duduk bersama) di Istana Raja Luwu melambangkan pendekatan kultural dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk membahas pemekaran.

Solidaritas kolektif ini menjadi modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif jika provinsi baru terbentuk. Identitas kultural yang kuat berpotensi menjadi pengikat sosial yang memperkuat kohesi masyarakat dalam menghadapi tantangan pasca-pemekaran.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Syarat Administratif dan Politik

Untuk memenuhi syarat pembentukan provinsi baru, diperlukan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai pemekaran dari Kabupaten Luwu agar terpenuhi syarat minimal lima kabupaten. Namun, syarat administratif ini harus diimbangi dengan dukungan politik kuat dari pemerintah pusat dan provinsi. Proses pemekaran memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen di Luwu Raya.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan:

1. Studi Kelayakan Komprehensif: Sebelum pemekaran disetujui, diperlukan studi kelayakan ekonomi mendalam yang mencakup proyeksi pendapatan daerah jangka panjang, analisis struktur ekonomi dan diversifikasi, pemetaan kapasitas SDM dan kelembagaan, serta kerentanan terhadap risiko eksternal.

2. Penyiapan Infrastruktur Kelembagaan: Persiapan kapasitas kelembagaan pemerintahan provinsi, termasuk sistem perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik yang efektif.

3. Pengembangan Ekonomi Berlapis: Strategi diversifikasi ekonomi yang tidak hanya mengandalkan sektor primer, tetapi juga mengembangkan UMKM, industri pengolahan, jasa, dan pariwisata berkelanjutan.

4. Pemulihan Layanan Publik: Rencana percepatan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar sebagai prioritas utama pasca-pemekaran.

5. Penguatan Identitas Budaya: Pemanfaatan identitas budaya Luwu sebagai modal sosial untuk membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Kesimpulan

Pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan aspirasi multidimensional yang menyatu antara tuntutan kemandirian ekonomi dan pemulihan identitas psikologis-budaya. Secara ekonomi, Luwu Raya memiliki landasan fiskal kuat dengan kontribusi sekitar 40% PAD Sulawesi Selatan dan potensi sumber daya alam yang beragam. Namun, kemampuan berdiri sendiri secara ekonomi memerlukan diversifikasi basis ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Secara psikologis-budaya, tuntutan pemekaran berakar pada narasi historis Kerajaan Luwu, kelelahan sosial akibat ketimpangan pembangunan, dan semangat rekognisi identitas kolektif. Pembentukan provinsi sendiri dipandang sebagai solusi strategis untuk mendekatkan pelayanan publik, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat Luwu Raya.

Realiasi Provinsi Luwu Raya bukan sekadar pemenuhan janji sejarah, melainkan ujian kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kelayakan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama di samping aspirasi politik dan historis, agar otonomi tidak berubah menjadi ketergantungan baru yang justru memperburuk kesejahteraan masyarakat.