Bogor – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru terus diwujudkan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Program Rumah untuk Guru Indonesia, yang puncaknya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan serah terima kunci rumah subsidi secara simbolis di delapan kota: Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan program rumah subsidi ini. “Awalnya kita hanya MoU, tapi tiba-tiba beberapa hari lalu Menteri PKP sampaikan langsung serah terima kunci. Ini langkah maju luar biasa,” ujarnya di Perumahan Pesona Kahuripan 11, Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Ia menekankan bahwa program ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan SDM Indonesia. “Kuncinya ada pada guru. Mereka adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya,” tambah Mendikdasmen.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa dari total 20.000 unit rumah yang disiapkan, sebanyak 250 unit telah diserahkan secara simbolis hari ini. Program ini menyasar guru sebagai bagian dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki hunian layak dan dekat dengan lokasi mengajar.
“Tantangan untuk mewujudkan program ini tidak mudah. Namun, kami punya Presiden yang optimis, percaya diri, dan berkomitmen membela wong cilik,” tegas Menteri Ara.
Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu, turut menyampaikan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak. “Dengan kolaborasi lintas K/L ini, kami harap program ini terus berlanjut. Guru yang sejahtera akan lebih fokus mengajar,” katanya.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa data yang dihimpun BPS berperan penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam program hunian bagi guru. “Data yang baik menjadi fondasi utama membangun kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyambut baik MoU tiga pihak ini yang menunjukkan sinergi kuat demi satu visi besar: memberikan yang terbaik bagi rakyat, terutama para guru sebagai garda depan pendidikan bangsa.
Komentar