Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, terkait ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga produksi pertanian nasional agar tetap surplus di tengah krisis pangan global yang melanda berbagai negara.
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Sudaryono mengungkapkan bahwa produksi beras nasional hingga April 2025 dipastikan mengalami surplus sekitar 2,8 hingga 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempertahankan tren positif ini.
“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain yang sedang mengalami kesulitan, seperti Malaysia, Filipina, termasuk Jepang yang juga mengalami krisis beras,” ujar Sudaryono.
Target Surplus 5-6 Juta Ton Per Tahun
Selain membahas kondisi produksi saat ini, pemerintah juga menargetkan surplus tahunan sebesar 5-6 juta ton untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan produksi nasional yang berkisar antara 30 hingga 31 juta ton per tahun, pemerintah menilai target tersebut sangat memungkinkan.
“Kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka surplus tahunan harus minimal 5-6 juta ton,” jelas Sudaryono.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses pertanian, dengan menginstruksikan petani agar segera menanam kembali setelah panen. Tujuannya adalah agar dalam satu tahun bisa dilakukan panen hingga tiga kali.
“Begitu panen harus segera dijual, dan tanah segera diolah. Jeda antara panen dengan pengolahan lahan tidak boleh terlalu lama,” tambahnya.
Optimalisasi Distribusi dan Pengendalian Harga
Selain produksi, pertemuan tersebut juga membahas peran Koperasi Desa Merah Putih dalam menyalurkan hasil pertanian serta menyediakan kebutuhan petani, termasuk pupuk, pestisida, dan sembako dengan harga terjangkau.
Pemerintah juga akan mengoptimalkan operasi pasar dan memotong rantai distribusi guna menekan harga beras bagi konsumen tanpa merugikan petani.
“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, juga operasi pasar bersama kantor pos dan Bulog yang lebih diberdayakan. Ini bertujuan untuk memotong rantai distribusi agar harga lebih stabil,” ungkap Sudaryono.
Dengan pemangkasan rantai distribusi, diharapkan tidak ada spekulan yang mengambil keuntungan berlebih, sehingga harga tetap terjangkau bagi masyarakat dan tetap menguntungkan petani.
Tindakan Tegas terhadap Praktik Kecurangan
Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam menindak tegas praktik kecurangan dalam distribusi bahan pokok, termasuk kasus minyak goreng yang tengah marak. Sudaryono mengonfirmasi bahwa beberapa perusahaan telah dilaporkan ke pihak kepolisian.
“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada yang menari-nari di atas kepentingan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, rakyat yang dikorbankan,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah diputuskan dalam pertemuan ini, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Komentar