JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.
Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan sejumlah arahan strategis, terutama mengenai perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu fokus utama pembahasan adalah penindakan terhadap impor barang bekas serta percepatan digitalisasi sistem pelayanan UMKM nasional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan pembatasan barang impor harus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pelaku UMKM, khususnya pedagang thrifting yang selama ini menggantungkan hidup dari barang bekas.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, Presiden memberikan arahan agar pemerintah menyiapkan solusi substitusi produk lokal yang bisa menjadi alternatif bagi pedagang.
“Salah satu arahan dari Presiden adalah agar penindakan terhadap barang bekas impor tidak mematikan pedagang kecil. Pemerintah diminta menyiapkan produk substitusi dari dalam negeri yang bisa mereka jual,” ujar Maman dalam keterangan pers usai rapat.
Maman menambahkan bahwa Kementerian UMKM akan memastikan para pelaku usaha thrifting tetap bisa berjualan, namun dengan mengalihkan penjualan ke produk buatan lokal. Pemerintah, kata dia, ingin mengubah ketergantungan pada barang impor menjadi kekuatan ekonomi berbasis produk dalam negeri.
“Pak Presiden memerintahkan agar pedagang thrifting tidak ditinggalkan begitu saja. Pemerintah akan menyiapkan solusi agar mereka tetap berjualan, tapi diarahkan untuk menjual produk lokal,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan digitalisasi UMKM melalui sistem Sapa UMKM, yakni platform satu data terintegrasi yang akan mempermudah pelayanan mulai dari perizinan, pembiayaan, hingga akses pemasaran.
“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pelaku UMKM di Indonesia. Tidak mungkin dilayani secara konvensional lagi, harus menggunakan teknologi dan digitalisasi,” terang Maman.
Menurutnya, sistem Sapa UMKM akan segera direalisasikan sebagai bentuk percepatan layanan digital nasional.
“Pak Presiden tadi menegaskan agar segera direalisasikan, insyaallah akan kita jalankan secepatnya,” tambahnya.
Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan daya saing UMKM melalui kemudahan akses perizinan dan sertifikasi, termasuk sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, hingga SNI. Tujuannya agar produk UMKM mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
“Arahan Pak Presiden sangat jelas, yaitu mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan agar daya saing UMKM kita meningkat,” kata Maman.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta agar program penghapusan piutang UMKM segera ditindaklanjuti. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM telah terdaftar dalam program tersebut, namun potensi penerimanya mencapai sekitar 1 juta pelaku usaha.
“Data dari Bank Himbara menunjukkan sekitar satu juta UMKM berpotensi dihapus tagihannya. Ini yang sedang kita tindak lanjuti sesuai arahan Pak Presiden,” ungkap Maman.
Komentar