Presiden Prabowo Tegaskan Arah Ekonomi Pro-Rakyat di SPIEF 2025: Kritik Neoliberalisme, Usung Jalan Tengah

Internasional10 Dilihat

St. Petersburg, Rusia – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang digelar di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Jumat, 20 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan akan berpihak sepenuhnya pada rakyat.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan pemimpin dunia, ekonom, dan pelaku industri global, Presiden Prabowo menguraikan empat prioritas utama pemerintahannya: swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan mutu pendidikan, dan percepatan industrialisasi nasional.

Meski demikian, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa seluruh strategi pembangunan harus dilandasi dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Presiden Prabowo juga secara tegas mengkritisi dominasi filosofi ekonomi neoliberal yang selama ini banyak diadopsi oleh elite negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Selama 30 tahun terakhir, kita menyaksikan dominasi filosofi ekonomi neoliberal dan kapitalisme pasar bebas klasik. Elite Indonesia mengikuti filosofi ini, dan hasilnya kita belum berhasil menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menyoroti bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir berada di kisaran rata-rata 5 persen per tahun, manfaat dari pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai alternatif, Presiden Prabowo mengusung filosofi ekonomi “jalan tengah” yang menggabungkan kreativitas kapitalisme dengan intervensi negara yang kuat demi keadilan sosial.

“Jalan yang kami pilih adalah jalan tengah. Kami akan menggunakan kreativitas dari kapitalisme, inovasi, dan inisiatif,” jelasnya.

Presiden menekankan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan dan melindungi kelompok masyarakat rentan. Ia juga mewanti-wanti potensi ancaman state capture, yakni kolusi antara pemilik modal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik yang dapat merusak prinsip keadilan dan demokrasi.

“Kolusi semacam itu justru tidak menghasilkan pengentasan kemiskinan maupun perluasan kelas menengah. Pemerintah kami harus bekerja untuk membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat,” tegas Presiden.

Dalam penutup pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunci utama pembangunan cepat dan berkelanjutan adalah pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan prinsip ini, Indonesia akan melangkah maju dengan filosofi ekonomi yang tidak hanya rasional, tetapi juga sesuai dengan karakter bangsa.

Komentar