Presiden Prabowo Tandatangani Tiga Produk Hukum Strategis untuk Pengelolaan BUMN dan Investasi Nasional

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum penting yang berperan dalam memperkuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta investasi strategis nasional. Penandatanganan ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

Ketiga produk hukum yang ditandatangani Presiden Prabowo meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, yang menetapkan Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau dikenal sebagai Danantara Indonesia.

“Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya.

Penguatan Tata Kelola BUMN dan Investasi Nasional

Dengan ditandatanganinya ketiga produk hukum ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola BUMN serta mengoptimalkan pengelolaan investasi nasional. Danantara Indonesia sebagai lembaga investasi strategis nasional diharapkan dapat mengelola aset negara secara lebih efektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara melalui Keputusan Presiden. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan kinerja optimal dalam meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Langkah strategis ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pengelolaan BUMN dan investasi nasional, sehingga Indonesia semakin kompetitif dalam perekonomian global.