Jakarta— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan kebijakan diskon untuk moda transportasi nasional yang merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Menurut Erick Thohir, Presiden Prabowo ingin memastikan kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat terbatas sebelumnya dapat segera diterapkan, khususnya mulai awal Juni ini.
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas bisa berjalan untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain,” ujar Erick dalam keterangan pers usai pertemuan.
Target penerapan program diskon ini dimulai pada 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah nasional. Presiden Prabowo disebut ingin memastikan program ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam meringankan beban biaya transportasi selama liburan.
“Ini baguslah buat meringankan juga masyarakat yang sedang berlibur. Terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini selama ini juga berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa,” tambah Erick.
Untuk mengantisipasi dampak finansial yang mungkin timbul dari program ini, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top-up) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional.
“Nanti dari Kementerian Keuangan akan membantu juga top-up untuk keuangannya sebagai bagian dari stimulus ekonomi,” jelas Erick.
Kementerian BUMN sendiri menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini tanpa mengganggu stabilitas keuangan perusahaan-perusahaan negara, terutama yang dikelola oleh BPI Danantara Indonesia.
“Karena ini penugasan, kami coba menyelaraskan misi yang diinginkan pemerintah. Balance keuangannya tetap kita jaga,” tegas Erick.
Hingga saat ini, pembahasan teknis mengenai skema pendanaan dan pelaksanaannya masih berlangsung intensif antara Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan para wakil menteri terkait.
Komentar