Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (23/5/2025), bersama sejumlah menteri dan satuan tugas (satgas) hilirisasi guna membahas percepatan proyek hilirisasi nasional.
Rapat ini menindaklanjuti proyek prioritas yang mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari industri pertambangan hingga sektor agrikultur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa total nilai investasi proyek mencapai hampir USD45 miliar.
“Total investasinya kurang lebih sekitar hampir USD45 miliar yang akan langsung kita jalankan,” ujar Bahlil usai rapat.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut akan segera memasuki tahap realisasi fisik, dengan agenda groundbreaking yang dijadwalkan pada Juni 2025. Ia menegaskan bahwa proyek ini termasuk dalam program prioritas Presiden Prabowo dan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan satgas terkait.
“Ini semuanya sudah kita bicarakan, sudah detail sekali. Dan ini adalah kolaborasi di antara satgas, Kementerian Investasi, dan kementerian teknis lainnya,” lanjutnya.
Beberapa proyek yang dibahas mencakup hilirisasi nikel, bauksit, pembangunan fasilitas pemurnian (refinery), dan storage. Selain sektor tambang, pemerintah juga menargetkan pengembangan di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik, baik untuk mobil maupun motor, sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional.
“Selama ini kita bangun ekosistem baterai untuk mobil, tapi ke depan kita akan bikin ekosistem baterai untuk motor. Motor kita di jalan sekitar 140 juta unit, ini bisa jadi peluang besar untuk substitusi BBM,” jelas Bahlil.
Terkait pembiayaan, proyek ini akan banyak melibatkan entitas nasional Danantara. Pemerintah memastikan bahwa kepemilikan saham akan tetap dikendalikan negara sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Saya yakinkan bahwa arahan Bapak Presiden Prabowo, ini proyek merah putih. Artinya, kita usahakan agar mayoritasnya ada di negara,” tegas Bahlil.
Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam secara berkelanjutan dan strategis.
Komentar