JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Dalam laporan yang disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, pemerintah kini fokus pada penyaluran bansos berbasis data akurat melalui penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN ini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan oleh Kemensos. Data baru tersebut telah melalui proses verifikasi, validasi, dan pemeringkatan dari desil 1 hingga desil 10, sehingga penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran.
“Kami lakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Kemensos bersama BPS, ditemukan 1,9 juta keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat. Data tersebut kemudian dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” jelas Syaifullah.
Mensos Syaifullah juga menegaskan pihaknya tengah melakukan penelusuran penerima bansos yang terindikasi terlibat judi daring (judol). Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pemerintah tidak disalahgunakan.
“Bagi yang terbukti bermain judi online, bansos akan dihentikan. Namun, bagi mereka yang sangat membutuhkan, masih ada kesempatan untuk reaktivasi dengan daftar ulang melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang kami sediakan bersama Dinsos setempat,” ungkapnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Mensos juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo agar penerima bantuan tidak hanya bergantung pada bansos, tetapi juga diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan ekonomi.
“Bansos itu sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan itu selamanya. Kami ingin penerima bantuan bertransformasi menjadi mandiri,” tegas Syaifullah.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta Kementerian Sosial memperkuat program pemenuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Beberapa program yang menjadi prioritas meliputi:
- Penyediaan makan dua kali sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas.
- Pemenuhan gizi untuk lansia terlantar di atas usia 75 tahun.
- Peningkatan keterampilan dan akses usaha bagi masyarakat prasejahtera.
“Program permakanan ini mencakup sarapan dan makan siang setiap hari bagi penyandang disabilitas,” tambah Mensos.
Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, Kementerian Sosial juga akan menggandeng dunia usaha, organisasi filantropi, dan masyarakat sipil. Selain itu, Kemensos akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk memperkuat anggaran pemberdayaan.
“Dengan langkah ini, setiap tahunnya kita bisa mengukur berapa banyak keluarga yang berhasil naik kelas dan keluar dari kemiskinan,” jelas Syaifullah.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penyaluran bansos sehingga bantuan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Komentar