Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas yang membahas perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Rapat ini digelar secara hybrid dan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri terkait, serta perwakilan dari berbagai KEK di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyoroti pencapaian signifikan KEK selama tahun 2024, khususnya dalam hal realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa total investasi yang masuk ke kawasan KEK sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp90,1 triliun. Angka ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp78,1 triliun.
“Januari sampai Desember 2024 itu Rp90,1 triliun, dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya Rp78,1 triliun. Jadi kita melewati target untuk 2024,” ujar Rosan kepada awak media usai rapat.
Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, KEK juga berhasil menyerap 47.747 tenaga kerja selama tahun 2024, melampaui target awal sebanyak 38.953 orang.
“Penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 47.747, melebihi target dari yang 38.953,” tambah Rosan.
Tak hanya itu, sebanyak 72 pelaku usaha baru turut bergabung dan mulai beraktivitas di berbagai KEK pada tahun yang sama. Secara kumulatif, sejak tahun 2012 hingga akhir 2024, total investasi yang berhasil dihimpun kawasan KEK mencapai Rp263,4 triliun, dengan jumlah pelaku usaha mencapai 403 entitas bisnis, serta menciptakan lapangan kerja untuk 160.874 tenaga kerja.
“Keseluruhan dari 2012 sampai 2024, capaian kumulatif di KEK itu Rp263,4 triliun, dengan jumlah pelaku usaha 403, dan penciptaan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874,” jelasnya.
Rapat terbatas ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional melalui optimalisasi peran KEK sebagai pusat pertumbuhan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Komentar