Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/4), guna membahas persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang berada pada kelompok Desil 1.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan berbasis data dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa pelaksanaan awal program ini akan dimulai di 53 titik lokasi yang telah ditetapkan.
“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk memastikan 53 titik itu bisa diselenggarakan dengan perencanaan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga kelulusan siswa,” ujar Gus Ipul kepada awak media usai rapat.
Presiden juga menyoroti pentingnya proses rekrutmen siswa yang selektif dan tepat sasaran, agar program ini benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
“Presiden berharap agar rekrutmen dilakukan dengan sungguh-sungguh, jauh dari penyimpangan. Artinya, menerima siswa yang tidak semestinya harus dihindari,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan tambahan Sekolah Rakyat di 200 titik baru yang saat ini sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Lokasi ini diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pengajar akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori: guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Rekrutmen akan memanfaatkan skema guru ASN dan PPPK.
“Kami akan berkoordinasi untuk pemenuhannya sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, kurikulum Sekolah Rakyat bersifat fleksibel menggunakan sistem multi-entry dan multi-exit, sehingga siswa bisa masuk dan menyelesaikan pendidikan sesuai kesiapan dan latar belakang mereka.
“Capaian pembelajarannya tetap ada, hanya waktu masuk dan lama belajarnya bisa berbeda sesuai kondisi masing-masing,” jelasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata penerapan evidence-based policy. BPS mendukung penuh lewat data dari SUSENAS dan DTSEN dalam pemetaan lokasi yang tepat sasaran.
“Dari 53 titik yang telah diusulkan, mayoritas berada di kantong-kantong kemiskinan dan wilayah dengan banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah,” ungkap Amalia.
Dengan koordinasi lintas kementerian dan dukungan data yang komprehensif, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat menjadi terobosan strategis dalam mengatasi kemiskinan struktural melalui pendidikan inklusif dan berkelanjutan.
Komentar