Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah (sekitar $19 miliar) dalam upaya mengalihkan dana untuk program prioritas pemerintah, termasuk program makan gratis bagi lebih dari 82 juta anak sekolah dan ibu hamil.
Langkah penghematan ini mencakup pengurangan perjalanan dinas, pemotongan biaya seremonial, dan pembatasan penggunaan pendingin ruangan di kantor-kantor pemerintah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran, serta keberanian untuk memangkas hal-hal yang tidak esensial.
Namun, kebijakan ini menuai kritik karena berpotensi memengaruhi layanan publik penting. Misalnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mungkin mengalami penurunan kemampuan dalam memantau bencana alam, dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menunda pengadaan peralatan penting. Kementerian Pekerjaan Umum juga terdampak, yang dapat memengaruhi pemeliharaan dan proyek baru.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini diperlukan untuk menghilangkan pemborosan dalam pemerintahan dan mengalokasikan dana untuk kesejahteraan publik, seperti program makan bergizi untuk anak-anak. Beliau juga mengimbau para pejabat untuk menghindari perjalanan ke luar negeri yang tidak perlu dan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
Meskipun demikian, para ekonom dan investor khawatir bahwa pemotongan anggaran yang signifikan ini dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan investasi swasta, terutama dengan pengurangan anggaran di berbagai kementerian. Mereka juga mempertanyakan kelayakan pendanaan program makan gratis yang mahal, dengan tambahan utang yang dapat menimbulkan risiko terhadap peringkat kredit negara di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dan konsumsi domestik yang lesu.
Pemerintah berencana untuk mendanai program makan gratis ini melalui pemotongan anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah, sekitar 8% dari total pengeluaran yang disetujui sebesar 3.621,3 triliun rupiah untuk tahun ini. Selain itu, Presiden Prabowo berencana mendukung inisiatif perumahan untuk membangun 3 juta rumah terjangkau setiap tahun melalui obligasi perumahan dan hipotek jangka panjang yang disediakan oleh bank-bank milik negara.
Komentar