PALOPO – Pemerintah Kota Palopo menggelar upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Wali Kota Palopo, Kamis (17/7/2025). Upacara ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Palopo, Ilham Hamid, SE, M.Si, yang turut menyampaikan informasi penting terkait pelantikan kepala daerah terpilih.
Dalam sambutannya, Ilham Hamid menyampaikan bahwa sebelumnya DPRD Kota Palopo telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pengumuman penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih hasil Pilkada.
“Kalau kita menghitung rentang waktu masing-masing lembaga untuk proses surat yang telah dilayangkan oleh DPRD ke Gubernur Sulsel, itu maksimal 5 hari. Kemudian surat tersebut akan diteruskan ke Kemendagri,” ungkap Ilham.
Ia juga menambahkan bahwa setelah surat dari Gubernur Sulawesi Selatan tiba di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka proses penerbitan Surat Keputusan (SK) pelantikan diperkirakan memakan waktu maksimal 14 hari.
“Jika dihitung dari keseluruhan tahapan antar-lembaga, maka pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih paling cepat akan dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2025,” jelas Ilham Hamid di hadapan seluruh peserta upacara.
Lebih lanjut, Ilham Hamid juga menginformasikan bahwa pada Jumat (18/7/2025), Pemerintah Kota Palopo beserta jajaran akan mengadakan kegiatan senam bersama dan kerja bakti, yang dipusatkan di kawasan Pusat Niaga Palopo (PNP).
Setelah rangkaian upacara HKN selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Musliady, seorang ASN Pemerintah Kota Palopo yang telah wafat.
Santunan sebesar Rp42 juta tersebut diserahkan langsung oleh Pj. Wali Kota Palopo, Ilham Hamid, didampingi oleh perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Palopo.
Melalui momen ini, Ilham juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN, pengurus RT/RW, serta tenaga keagamaan di Kota Palopo agar ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Komentar