Jakarta — Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025).
“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia.
Amalia menjelaskan bahwa data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai sumber data, termasuk verifikasi lapangan yang dilakukan melalui kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari jumlah tersebut, 14,3 juta KPM berada pada kelompok desil 1-4 dan telah mulai menerima bansos sejak 31 Mei 2025.
“Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia.
Lebih lanjut, BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran (inclusion error). Dengan pendekatan ini, penyaluran bansos diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu berfungsi sebagai salah satu stimulus ekonomi nasional pada triwulan II 2025.
“Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” imbuhnya.
Selain penyaluran bansos, pemerintah juga merencanakan pemberian insentif berupa diskon transportasi umum dan diskon jalan tol. Insentif ini sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini.
Menurut data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Amalia menyebut bahwa insentif ini akan membantu mendongkrak aktivitas ekonomi dan pergerakan masyarakat, khususnya pada tiga puncak mobilitas: Lebaran, libur sekolah Juni-Juli, dan akhir tahun.
Komentar