Jakarta – Pemerintah diminta untuk mengevaluasi efisiensi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), meskipun telah dilakukan penghematan yang membuat alokasi anggaran IKN tahun 2025 mencapai Rp5,04 triliun.
Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti bahwa biaya transportasi dan aksesibilitas menuju IKN masih menjadi tantangan besar. Ia menilai pemindahan ibu kota dapat meningkatkan beban finansial masyarakat, terutama dalam hal perjalanan dinas dan bisnis yang sebelumnya terpusat di Jakarta.
“Kapasitas bandara di IKN masih terbatas, sementara mayoritas penduduk berada di Pulau Jawa. Jika pemerintah ingin efisiensi, maka konsep IKN sebagai pusat pemerintahan kedua lebih masuk akal,” ujar Bambang Haryo.
Ia menekankan pentingnya kajian ulang terkait infrastruktur, biaya perjalanan, dan dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota. Menurutnya, evaluasi menyeluruh akan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak menjadi beban bagi negara maupun masyarakat.
Komentar