BELOPA – Bertempat di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Bupati Luwu H Patahudding-Wakil Bupati Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu (Pata-Dhevy) menggelar rapat bersama camat se-Kabupaten Luwu dalam rangk membahas kebijakan responsif Pemkab Luwu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Bupati Luwu Patahudding dalam sambutannya mengungkapkan, Pemkab Luwu sangat mengoptimalkan aspek pelayanan PBB-P2 kepada masyarakat. Bahkan sejak masa kampanye dirinya bersama Wabup Luwu Muh Dhevy Bijak Pawindu berjanji akan memberikan keringanan membayar pajak bagi kelompok msyarakat rentan
“Kami sangat memahami banyak aksi demonstrasi yang menuntut penurunan PBB-P2 diberabagai daerah. Khsusu bagi kami berdua, bahkan begitu kami memimpin kami langsung mewujudkan janji politik kami ykni membebaskan PBB-P2 bagi warga rentan dalam hal ini warga miskin ekstrem serta memberikan penghargaan kepada anggota legiun veteran dan 1 persil lahan milik kepala daerah bebas dari pajak” Ungkap Patahudding
Patahudding mengatakan, dimasa kepemimpinan Pata-Dhevy yang dimulai Februari 2025, pihaknya belum pernah mengambil langkah menaikkan PBB-P2, namun harus tetap melaksanakan kebijakan pemimpin sebelumnya yang saat itu memang diambil kenaikan menaikkan PBB-P2
“Sekaitan hal tersebutlah, dalam rapat ini kami minta para cmat untuk menyosialisasikan kebijakan responsif Pemkab Luwu sekaitan PBB-P2 yang saat ini marak menjadi tuntutan masyarakat. Jadi dalam hal ini kita tunda kenaikannya dan tetap memakai kebijakan lama. Adapun masyarakat yang sudah terlanjur membayar PBB-P2 sesuai aturan baru, kelebihannya akan kita kompensasi di pajak tahun berikutnya” Kata Patahudding
Kepala Bapenda Luwu H Sofyan Thamrin, ST, MM, mengatakan rapat saat ini memang adalah bentuk respon cepat Bupati Luwu atas perkemabngan yang terjadi. Disamping itu pelaksanaan kebijakan PBB-P2 oleh Bupati Luwu dan Wabup Luwu Pata-Dhevy adalah menjalankan kebijakan yang lalu yang memang mengalami kenaikan dan diimplementasikan di tahun 2025
“Bupati dan Wakil Bupati Luwu memiliki program prioritas terkait PBB-P2, dimana dawal pemerintahan lansung dijabarkan dalam bentuk launching pembebasan PBB-P2 bagi warga miskin ekstrem dan anggota legiun veteran dan mantan Bupati” Kata Sofyan Thamrin
Sofyan Thamrin menambahkan, dalam rapat dengan menghadirkan 22 camat se-Kabupaten Luwu ini yakni membahas sejumlah agenda diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi PBB-P2 Tahun 2025 Â Monev PBB-P2 Tahun 2025, Identifikasi SPPT PBB P2 Masyarakat Menengah ke bawah yang terdampak penyesuaian kenaikan NJOP Tahun 2025, Evaluasi pembayaran PBB P2 secara non tunai thun 2025 dan persiapan pembukaan Posko aduan PBB-P2 di kntor Kecamatan
“Bapak Bupati tidak hanya sebatas menyikapi permasalahan ini secara reponsif, bahkan beliau memerintahkan untuk membuka posko aduan sebagai sarana masyarakat menyampaikan aspirasi sekaitan PBB-P2” Tandas Sofyan Thamrin
Komentar