OLEH: MUHAMMAD HIDAYAT
OPINI: Indonesia adalah negara maritim didalam nya terdapat Ras, suku, agama dan budaya yang majemuk dan memiliki populasi 284.024.268 jiwa per tahun 2024, dimana jumlah penduduk Indonesia setara 3,47% dari total penduduk dunia. (Sumber Worldometer). Sementara mengutip dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 peserta Pemilih yang akan memberikan Hak suaranya.
Kontestasi politik di Indonesia menjadi PR tersendiri bagi pribadi masing-masing, Mengapa tidak, Penduduk Indonesia yang usia nya sudah genap 17 Tahun akan terdaftar sebagai peserta pemilih pada pesta demokrasi. Kita sebagai peserta pemilih sudah barang tentu harus pandai dan cerdas dalam memilah serta memilih pemimpin yang memiliki ide dan gagasan yang baik untuk bangsa Indonesia kedepannya.
Pada bulan November tahun 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar, yaitu Pilkada serentak. Pilkada serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. “Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang yang tidak mengedepankan politik identitas (Identity Politics) yang memungkinkan menimbulkan isu SARA melainkan lebih mengedepankan politik kebangsaan.
Ide dan gagasan tentu sudah seharusnya dikedepankan untuk melihat Indonesia 5 Tahun kedepan dan bahkan sampai pada tahun 2045 atau yang sering kita dengar dengan tagline Indonesia Emas 2045 yang memprioritaskan soal wacana dan gagasan dalam rangka mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi bonus demografi.
Politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. (Abdillah)
Dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisasi.
Politik identitas adalah perusak demokrasi di Indonesia, sebab akan mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Salah satu contoh Konflik politik identitas di Indonesia yang belum lama ini yakni Pilkada DKI 2017, dimana salah satu calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa di sapa Ahok kerap diserang dengan politik identitas karena memiliki latar belakang agama Kristen.
Setelah berkaca dari peristiwa-Peristiwa yang terjadi maka seharunya Politik identitas sudah tak relevan lagi dianut di bangsa yang besar nan majemuk ini karena sangat bertentangan dengan Tujuan, manfaat dan Prinsip Demokrasi yang ada di Indonesia.
Salah satu manfaat dari demokrasi ialah pluralisme dan Kompromi yang seyogyanya dapat merangkul semoga golongan yang ada, namun dengan adanya politik identitas maka manfaat demokrasi tak akan di rasakan oleh kaum minoritas. Abraham lincoln yang dikenal dengan sebutan bapak demokrasi telah menjabarkan definisi dari demokrasi bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat. Hal diatas menunjukkan bahwa seyogyanya sistem demokrasi bukan hanya diperuntukkan bagi satu golongan, ras dan budaya saja. Melainkan Demokrasi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi, salahsatunya adalah tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
Kita seharusnya sadar bahwa mempertontonkan isu SARA dihadapkan publik akan memecah-belah persatuan Bangsa. Diatas kontestasi politik, ada politik kebangsaan yang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok. Maka politik kebangsaan sudah seharusnya menjadi spirit untuk kontestasi politik ditengah gejolak perbedaan gerakan politik.
Politik kebangsaan memiliki orientasi pada penegakan konsensus bangsa. Konsep seperti inilah yang diharapkan mampu mengubah mindset masyarakat dalam memandang politik praktis menjadi politik yang utuh. Politik tidak seharusnya diartikan dalam perebutan kekuasaan, melainkan melalui politik kebangsaan ada cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama yaitu mewujudkan cita-cita bangsa untuk tetap berada pada reel persatuan dan kesatuan bangsa.
Penulis mengajak kepada generasi Milenial dan Gen Z untuk bersama-sama mengawal pesta Lima Tahunan di Indonesia, sudah waktunya menuangkan ide dan gagasan kita untuk menghadapi kontestasi politik mendatang yang lebih cerdas dan lebih mengedepankan Politik kebangsaan tanpa ada isu SARA yang mampu memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
