Pekalongan, – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya kerja sama terarah dan berkelanjutan antara pilar sosial dengan berbagai pihak guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
“Alhamdulillah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kini telah terjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak dalam menangani masalah kemiskinan,” ujar Gus Ipul dalam arahannya kepada 500 pilar sosial di Student Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rabu (12/2/2025).
Gus Ipul menyoroti bahwa hampir seperlima dari total masyarakat miskin di Indonesia berada di Jawa Tengah, dengan persentase 14,12% atau sekitar 3.704.330 jiwa. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi strategis agar program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
“Kita harus bekerja sama. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga harus didukung oleh berbagai pihak agar lebih cepat keluar dari garis kemiskinan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Kemensos terus menjalin kerja sama dengan berbagai institusi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah mengalihkan penerima bansos yang sudah mandiri ke program lain yang bersifat pemberdayaan, seperti bantuan modal, pendampingan, penciptaan pasar, dan pelatihan manajemen.
Selain itu, Kemensos menggandeng perguruan tinggi dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih sistematis. “Kami telah menandatangani MoU dengan beberapa kampus. Mereka akan membantu dalam menyusun perencanaan pengentasan kemiskinan berbasis data di desa-desa tertentu,” kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengapresiasi respons cepat Kemensos dalam menangani bencana di daerahnya. “Ketika Pekalongan dilanda banjir dan longsor, Kemensos hadir dengan cepat memberikan bantuan dan santunan hingga masa tanggap darurat berakhir,” ungkap Fadia.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menekankan bahwa arah kerja Kemensos ke depan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan sosial. “Ke depan, kita tidak lagi menyebut mereka Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi menjadi Keluarga Berdaya Mandiri (KBM),” katanya.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Kemensos bekerja sama dengan Dinas Sosial Jawa Tengah serta seluruh Dinsos kabupaten/kota di provinsi tersebut. “Kami juga didukung oleh Komisi E DPRD Jawa Tengah dan kampus-kampus dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang lebih holistik,” tambahnya.
Saat ini, Kemensos tengah menyusun MoU dengan pemerintah daerah untuk melakukan pilot project pengentasan kemiskinan di tiga desa sebagai model keberhasilan. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 dan mencapai target nasional 4,5 persen pada 2029.
“Pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas Kemensos, tetapi Kemensos harus berada di garda terdepan dalam upaya ini,” tegas Wamensos Agus Jabo.
Komentar