Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ragu memecat pejabat negara yang menghambat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keberadaan pejabat semacam itu dapat mengganggu program kerja pemerintah.
“Saya katakan kepada Presiden, jika Anda tidak bisa menangani yang satu ini, pecat saja. Mengapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah?” ujar Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Selasa (18/2).
Luhut menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan mengurangi beban APBN dan mendorong peran sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi, seperti yang dilakukan Perancis. Namun, ia menegaskan penghematan Rp300 triliun ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak buruk pada ekonomi nasional.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan penghematan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun melalui efisiensi belanja kementerian, lembaga, dan transfer ke daerah. Aturan ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025.
Komentar