Kemenag Kembangkan Peta Jalan Moderasi Beragama, Fokus pada Toleransi dan Kerukunan

Nasional2237 Dilihat

Jakarta (Kemenag) — Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama RI tengah mengembangkan Peta Jalan Moderasi Beragama untuk periode 2025–2029. Pengembangan ini menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai toleransi, harmoni, dan kerukunan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kepala BMBPSDM Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, menyampaikan hal ini saat membuka rapat pembahasan yang digelar oleh Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajak) Pembangunan Agama melalui Zoom Meeting pada Rabu, 16 April 2025.

“Ini nanti akan menjadi guideline bagi kita bersama agar Moderasi Beragama bukan sekadar konsep, tapi dapat dilaksanakan dengan ukuran, takaran, dan indikator yang tegas dan jelas,” ujar Kang Dhani, sapaan akrabnya.

Menurut Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini, hasil pengembangan peta jalan tersebut akan menjadi acuan bagi ASN, pendidik, tokoh agama, hingga masyarakat umum dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama.

Ia juga menegaskan bahwa Moderasi Beragama adalah bagian dari program prioritas Kemenag yang kini mengusung tema Beragama Berdampak.

“Kalau kita lihat dalam Asta Protas Kemenag, istilah Moderasi Beragama mungkin tidak muncul secara tekstual, karena sudah dimanifestasikan dalam bentuk ‘kerukunan umat beragama’. Artinya, konsep ini diharapkan tidak berhenti pada wacana, melainkan berdampak nyata,” jelasnya.

Disusun Secara Kolaboratif

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama MBPSDM, Jaja Jaelani, dalam laporannya menjelaskan bahwa penyusunan Peta Jalan Moderasi Beragama dilakukan secara kolaboratif. Proses ini melibatkan akademisi, praktisi, tokoh lintas agama, serta lembaga pemerintah.

“Kami menggandeng akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Syamsul Arifin. Moderasi Beragama adalah kunci menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan,” tegasnya.

Menurut Jaja, dokumen strategis ini diharapkan dapat memperkuat karakter bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai contoh negara demokratis yang menjunjung tinggi kebebasan beragama.

Adapun narasumber yang turut hadir dalam kegiatan ini antara lain:

  • Ahmad Zainul Hamdi (Sekretaris BMBPSDM Kemenag),
  • Didik Darmanto (Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas),
  • Prof. Warsito (Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK RI).

Jaja juga menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan kedua dalam rangkaian pengembangan peta jalan, setelah pertemuan pertama yang digelar awal tahun 2025.

“Peserta kali ini berjumlah 30 orang, terdiri dari utusan Pusbangkom, Sekretariat, Pustrajak Penda, PKUB, Ditjen Bimas Hindu, dan Pustrajak PBA,” tambahnya.

Diskusi yang berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, akan membahas perubahan dan penambahan dari Peta Jalan Moderasi Beragama periode 2020–2024 menuju 2025–2029. Materi hasil pembahasan nantinya akan dilaporkan kepada Kepala BMBPSDM dan Menteri Agama untuk ditindaklanjuti.

Komentar