Jakarta – Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa instruksi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menunda keikutsertaan kepala daerah dalam retreat di Magelang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah.
Menurut Dedi, jika instruksi ini diikuti tanpa melanggar hukum, maka wibawa pemerintah, terutama Prabowo Subianto sebagai inisiator retreat, dapat dipertanyakan. “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri,” ujar Dedi kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).
Dedi juga menyoroti bahwa langkah PDIP ini bisa menjadi indikasi awal perlawanan terhadap pemerintah. Jika langkah serupa diterapkan di DPR, di mana PDIP memiliki banyak kader, maka kepercayaan dan legitimasi Prabowo bisa semakin melemah. “Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” tambahnya.
Selain itu, Dedi mengaitkan instruksi Megawati ini dengan maraknya gerakan massa yang belakangan terjadi. Ia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika PDIP turut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan, posisi Prabowo bisa semakin terjepit.
Dengan dinamika politik yang berkembang, situasi ini berpotensi menciptakan ketegangan antara pemerintah dan PDIP sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Langkah-langkah selanjutnya dari kedua belah pihak akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
Komentar