Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinator (Badko) Sulawesi Selatan dan Barat menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan kelalaian PT Vale Indonesia terkait kebocoran pipa minyak yang memicu bencana ekologi serius di Kabupaten Luwu Timur pada Agustus lalu.
Ketua HMI Badko Sulselbar, Muhammad Ahyar, menegaskan bahwa insiden kebocoran pipa minyak tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya petani. Menurutnya, pencemaran minyak telah merusak lahan pertanian produktif dan mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitar.
Berdasarkan data lapangan yang dihimpun HMI Badko Sulselbar, sekitar 30 hingga 82 hektar lahan sawah mengalami gagal panen total akibat tercemar minyak. Tumpahan minyak hitam pekat dilaporkan mengontaminasi area persawahan di sejumlah desa, antara lain Desa Lioka, Baruga, Patompi, dan Timampu.
“Ratusan petani kehilangan mata pencaharian mereka. Minyak tidak hanya mencemari sawah, tetapi juga mengalir ke sistem irigasi dan berpotensi mencemari Danau Towuti,” ujar Muhammad Ahyar dalam keterangannya, Sabtu (21/12).
Ia menambahkan, pencemaran tersebut tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga menyebabkan degradasi tanah secara fisik, kimia, dan biologis. Proses pemulihan tanah tercemar minyak diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun, sehingga ancaman kerugiannya bersifat jangka panjang.
Dampak ekologis kebocoran pipa minyak PT Vale juga dinilai sangat serius terhadap kehidupan fauna. Dalam kurun waktu tiga hari pasca-insiden, ditemukan kematian massal burung seperti bangau dan belibis, ikan-ikan di kolam pertanian, serta ternak masyarakat seperti sapi.
“Kematian massal fauna dalam waktu singkat menunjukkan tingkat toksisitas minyak yang sangat tinggi. Ini bukan hanya soal kerusakan lahan, tetapi kehancuran ekosistem secara menyeluruh,” tegas Ahyar.
Kerusakan ekosistem ini dikhawatirkan akan memicu ketidakseimbangan lingkungan jangka panjang apabila tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh.
HMI Badko Sulselbar menilai respons pemerintah terhadap bencana ekologi ini masih belum maksimal. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebelumnya mencatat sekitar 30 hektar lahan terdampak dan menjanjikan kompensasi bagi petani. Namun, data dari Dinas Pertanian Luwu Timur menyebutkan kerusakan meluas hingga ratusan hektar.
Meski Bupati Luwu Timur Irwan telah mengoordinasikan langkah tanggap darurat, HMI Badko Sulselbar menilai diperlukan tindakan yang lebih tegas dan transparan dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami menuntut audit menyeluruh terhadap operasional PT Vale Indonesia dan penegakan sanksi tegas sesuai regulasi lingkungan hidup yang berlaku. Bentuk sanksi paling tepat atas kelalaian ini adalah pencabutan izin,” tegas Ahyar.
Dalam aksi demonstrasi yang akan digelar dalam waktu dekat, HMI Badko Sulselbar menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Kepada PT Vale Indonesia, agar bertanggung jawab penuh dengan memberikan kompensasi yang adil kepada seluruh petani terdampak serta melakukan remediasi lingkungan secara komprehensif.
- Kepada pemerintah melalui DLH dan Kementerian ESDM, untuk melakukan audit menyeluruh, menegakkan sanksi tegas hingga pencabutan izin, serta memastikan proses pemulihan lingkungan sesuai standar internasional.
- Kepada Pemerintah Daerah Luwu Timur, agar melakukan pendataan menyeluruh terhadap kerugian masyarakat dan berperan aktif sebagai mediator yang berpihak pada korban.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan adalah harga mati yang tidak dapat ditawar,” pungkas Ahyar.
HMI Badko Sulselbar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, aktivis lingkungan, serta pemerhati keadilan sosial untuk bersama-sama mendesak pertanggungjawaban nyata dari PT Vale Indonesia dan pemerintah.
Aksi demonstrasi direncanakan berlangsung di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Kementerian ESDM, apabila persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan transparan.
Komentar