Palopo -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat penting bersama Dinas Kesehatan Kota Palopo pada Selasa, 13 Agustus 2024, bertempat di ruang Komisi I DPRD.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Aris Munandar, dan dihadiri oleh dua anggota dewan lainnya, yakni Baharman Supri dan Imam Mahdi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, beserta para kepala puskesmas dan rumah sakit se-Kota Palopo.
Fokus utama rapat ini adalah membahas laporan realisasi pendapatan di puskesmas, yang mencakup pendapatan dari kapitasi, non-kapitasi, serta retribusi pelayanan pasien umum. Kepala Dinas Kesehatan, Irsan Anugrah, dalam keterangannya kepada media, menyampaikan bahwa target pendapatan yang direncanakan untuk tahun 2024 akan dialokasikan untuk pengadaan mobil operasional jenis “mobil track”.
“Target pendapatan yang akan diberikan nantinya adalah untuk pengadaan mobil track yang akan digunakan mulai tahun depan. Dengan demikian, pada akhir tahun ini, Dinas Kesehatan melalui puskesmas diharapkan dapat mencapai target pendapatan,” jelas Irsan Anugrah.
Lebih lanjut, Irsan menyoroti beberapa poin penting lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya penyediaan insentif bagi petugas khusus yang berjaga di puskesmas, serta pembayaran jasa medis non-kapitasi yang hingga kini masih tertunggak.
“Tentu harapan kami adalah agar Dinas Kesehatan Kota Palopo, melalui puskesmas yang ada, dapat memenuhi target di tahun ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Palopo, Aris Munandar, mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan non-kapitasi baru mencapai sekitar 40% dari target. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian utang belanja dari tahun 2023 yang harus dibayarkan melalui anggaran pokok tahun 2024.
“Melalui rapat ini, kami membahas beberapa utang belanja dari tahun 2023, agar bisa dibayarkan dengan anggaran pokok di tahun 2024,” terang Munandar.
Selain itu, Munandar menyoroti adanya keluhan dari Puskesmas Sendana yang mengalami kekurangan anggaran untuk jasa jaga di unit gawat darurat (UGD). Menurutnya, anggaran yang ada hanya mencakup bulan pertama, sementara bulan-bulan berikutnya tidak teranggarkan. Ia berharap anggaran perubahan di tahun 2024 dapat mencakup kebutuhan tersebut.
“Harapannya, masalah-masalah di puskesmas dapat dilaporkan dan dibahas dalam anggaran perubahan di tahun 2024 ini,” pungkasnya.
