Luwu Utara, Sulsel — Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama sejumlah mitra strategis menggelar Dialog Yurisdiksi Komoditas Kakao, sebagai langkah memperkuat ketertelusuran dan inklusi petani dalam rantai pasok kakao yang berkelanjutan. Kegiatan ini berlangsung di Aula La Galigo dan menjadi wujud nyata kolaborasi multi-pihak dalam menjawab tantangan industri kakao global.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Cacao Sustainability Partnership (CSP), Tropical Forests Alliance (TFA), Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PISAgro), dan Solidaridad (SOL). Dialog ini juga menjadi tindak lanjut atas arahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mendukung komoditas unggulan nasional.
Ketua Dewan Pengawas CSP, Peni Agustianto, menegaskan bahwa dialog ini penting untuk memperkuat sinergi antar sektor.
“Dialog ini bagian dari rangkaian diskusi di daerah penghasil komoditas unggulan untuk mendukung keberlanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Luwu Utara, Jumal Jayair Lussa, menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi regulasi pasar global.
“Kakao adalah sumber penghidupan utama ribuan keluarga. Diperlukan kolaborasi untuk menjawab tantangan pasar,” tegasnya.
Data terbaru tahun 2024 mencatat, luas lahan kakao produktif di Luwu Utara mencapai 25.686 hektar, sementara 8.282 hektar lainnya masih dalam tahap belum menghasilkan.
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Eloise O’Carroll, turut hadir dan menyampaikan pentingnya peningkatan daya saing kakao Indonesia.
“Baru sekitar 5% kakao Indonesia yang masuk pasar dunia. Ini peluang besar. Kami berharap petani mendapat edukasi dan dukungan yang memadai,” jelasnya.
Dalam sambutan daringnya, Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan komitmennya dalam menyelesaikan tantangan infrastruktur yang masih menjadi hambatan utama sektor pertanian, termasuk komoditas kakao.
“Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat ekosistem kakao berkelanjutan yang tangguh, inklusif, dan mampu menembus pasar global,” tutupnya.
Komentar