MAKASSAR — Penjabat Wali Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP., SH., M.Si, menghadiri kegiatan pendampingan Penginputan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan penyusunan Manajemen Risiko RPJMD Kota Palopo. Acara tersebut digelar di Makassar pada Kamis, 25 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, Rasono, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam menerapkan SPIP secara bertahap dan menunjukkan progres yang sangat baik.
“Beberapa saran dan evaluasi dari proses pendampingan ini menunjukkan bahwa Pemkot Palopo telah berupaya memperbaiki kualitas indikator kinerja. Hal ini harus terus ditingkatkan agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rasono.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat penerapan manajemen risiko yang harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap langkah kebijakan pasti memiliki potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menegaskan bahwa dalam era pemerintahan yang semakin menuntut akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang prima, penerapan SPIP bukan sekadar kewajiban administratif semata.
“SPIP adalah pondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa pengendalian intern dan pemetaan risiko yang sistematis, maka perencanaan akan rentan terhadap gangguan dan penyimpangan,” ungkap Firmanza.
Ia menambahkan bahwa efektivitas program dan akuntabilitas keuangan daerah tidak dapat tercapai secara optimal tanpa penerapan SPIP dan manajemen risiko yang terintegrasi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, para Kepala Perangkat Daerah, serta Kasubag Perencanaan se-Kota Palopo. Seluruh peserta berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui implementasi SPIP dan manajemen risiko yang lebih terstruktur.
Komentar