Jakarta– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris pada badan usaha milik negara (BUMN) di sektor perbankan. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/3/2025), bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan profesional dalam tubuh BUMN, khususnya perbankan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Menurut Airlangga, meski dilakukan perampingan, struktur komisaris tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Komposisi tersebut juga tetap mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Selain pembahasan soal struktur komisaris BUMN, rapat juga membahas kondisi nilai tukar rupiah yang belakangan mengalami fluktuasi. Airlangga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.
“Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” ujarnya.
Beberapa faktor yang menjaga kekuatan ekonomi nasional antara lain adalah kinerja ekspor yang baik, cadangan devisa yang solid, dan neraca perdagangan yang positif. Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” tegas Airlangga.
Instruksi Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan efisiensi di lingkungan BUMN, khususnya sektor perbankan. Dengan melibatkan lebih banyak profesional di posisi komisaris, diharapkan kepercayaan pasar terhadap BUMN akan meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komentar