Baru-baru ini, PT Pertamina, perusahaan energi milik negara Indonesia, menghadapi sorotan tajam terkait dugaan keterlibatan mafia dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM). Kasus-kasus ini mencakup berbagai modus operandi yang merugikan negara dan masyarakat.
Pada Maret 2025, lima eksekutif dari unit-unit Pertamina ditangkap atas tuduhan korupsi terkait impor minyak antara 2018 dan 2023, yang menyebabkan kerugian negara sebesar $12 miliar. Mereka diduga menggelembungkan volume impor minyak mentah dan BBM serta memanipulasi harga dengan mencampur bensin berkualitas lebih rendah. CEO Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, berjanji untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan guna mencegah dampak negatif lebih lanjut.
Selain itu, pada November 2022, terungkap praktik penyalahgunaan BBM subsidi di Sulawesi Selatan. Mafia BBM menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Modus ini menyebabkan kelangkaan BBM bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pada Juli 2023, Pertamina bekerja sama dengan POLRI mengungkap kasus penimbunan 166 ton solar subsidi di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku membeli solar subsidi di SPBU menggunakan berbagai nomor polisi untuk ditimbun dan dijual kembali ke industri dengan harga lebih murah dari solar non-subsidi. Pertamina telah mengembangkan sistem transaksi menggunakan QR Code untuk meminimalisir penyalahgunaan distribusi BBM.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menduga keterlibatan mafia migas dalam kasus-kasus ini. Ia menyoroti modus “blending” atau pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang merugikan negara dan konsumen. Fahmy menekankan bahwa praktik semacam ini menunjukkan keterlibatan oknum internal dan pengambil keputusan yang bekerja sama dengan pengusaha nakal.
Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik mafia BBM. Upaya ini diharapkan dapat memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah kerugian negara di masa mendatang.
Komentar