Jakarta – Gelombang kritik publik terhadap dugaan pengurangan kewajiban pajak oleh PT Djarum kembali menguat. Massa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia (JMHI) menggelar aksi demonstrasi di Kejagung RI dan melakukan Audensi dengan PT. Djarum pada hari Senin 15 Desember 2025, JMHI melalui Koodinator Lapangan Daffariza Aditya meminta transparansi dan penegakan hukum yang adil terhadap salah satu korporasi terbesar di Indonesia tersebut.
Aksi ini juga menyoroti kabar tidak jadi dicekalnya Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, yang dinilai memicu tanda tanya besar di tengah sorotan publik atas isu perpajakan yang menyeret nama perusahaan tersebut.
Sorotan Dugaan Pengurangan Pajak
Dalam orasinya, para demonstran menilai bahwa dugaan pengurangan pajak oleh PT Djarum sebagaimana ramai diperbincangkan di ruang publik harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Daffariza menegaskan, pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh warga negara dan badan usaha tanpa terkecuali, terlebih oleh korporasi besar dengan omzet triliunan rupiah.
“Kami tidak sedang menghakimi, tetapi mempertanyakan. Jika ada dugaan pengurangan pajak, maka negara wajib hadir untuk memastikan kebenarannya. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ujar Daffa di Kejagung RI
Daffa juga menilai, ketertutupan informasi terkait penanganan dugaan tersebut justru memperbesar kecurigaan publik dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.
Selain isu pajak, demonstran juga mengangkat polemik tidak jadi dicekalnya Victor Rachmat Hartono, Direktur Utama PT Djarum. Menurut massa, keputusan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan spekulasi adanya perlakuan istimewa terhadap elite korporasi.
“Ketika masyarakat biasa dengan mudah dicekal atau diperiksa dalam kasus yang lebih kecil, publik wajar bertanya mengapa figur penting dalam korporasi besar justru tidak dikenakan langkah serupa,” tegas Daffa.
Demonstran yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Hukum Indonesia menilai, ketidakjelasan alasan hukum di balik keputusan tersebut berpotensi mencederai rasa keadilan dan memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia masih rentan terhadap pengaruh kekuasaan dan kepentingan ekonomi.
Daffariza sebagai Koordinator Aksi juga sempat dipertemukan oleh Pihak PT. Djarum dan melayangkan beberapa pertanyaan, seperti mempertanyakan pembayaran pajak dari tahun 2016-2020 PT. Djarum dan apa yang menjadi faktor satu satu nya orang dari 5 orang yang dicekal penyidik Kejaksaan Agung, hingga tidak jadi dicekal nya Direktur Utama PT. Djarum Victor Rachmat Hartono, ini sangat tidak masuk akal. – Ujar Daffa.
Hingga jawaban dari Pihak PT. Djarum tidak mengetahui sama sekali permasalahan yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung, namun Pihak PT. Djarum (Budi Darmawan) mengatakan pihaknya menunggu hasil penyelidikan dan menghormati penyelidikan dari Kejaksaan Agung.
JMHI membawa tuntutan yang cukup jelas, diantaranya dibacakan Koordinator Aksi :
1. Direktorat Jenderal Pajak diminta membuka secara transparan proses, hasil pemeriksaan, serta klarifikasi resmi terkait dugaan pengurangan pajak oleh PT Djarum.
2. Aparat penegak hukum Kejaksaan Agung RI didesak memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai dasar hukum dan pertimbangan tidak dicekalnya Victor Rachmat Hartono.
3. Pemerintah dan lembaga terkait diminta menjamin tidak adanya intervensi politik maupun kepentingan bisnis dalam proses penegakan hukum.
4. Penegakan hukum yang setara, tanpa pandang bulu, sebagai wujud keadilan sosial dan supremasi hukum.
Konteks dan Pernyataan Lanjutan
Massa aksi menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kontrol publik dan kepedulian terhadap tata kelola negara yang bersih dan berkeadilan. Mereka menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi Jilid 2 dan seterusnya apabila tuntutan transparansi tidak dipenuhi.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak PT Djarum maupun aparat penegak hukum terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan, sebelum akhirnya massa membubarkan diri.
Isu dugaan pengurangan pajak dan polemik tidak dicekalnya pimpinan korporasi besar ini menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Publik kini menunggu langkah nyata dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Komentar