PALOPO – Pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan kendaraan transportir PT Katana Global Trade dalam praktik penyelewengan BBM subsidi langsung mendapat respons tegas dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Perusahaan memastikan langkah pengawasan menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi diperketat untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.
Informasi mengenai pola pelansiran berulang, penampungan terselubung, hingga dugaan penjualan solar subsidi ke sektor non-subsidi menjadi perhatian serius Pertamina. Seluruh SPBU dan lembaga penyalur kini berada dalam pemantauan ketat melalui inspeksi rutin, monitoring volume penjualan, hingga pelacakan transaksi yang dianggap tidak wajar.
Pihak Pertamina Patra Niaga , memastikan PT Katana Global Trade bukan agen maupun transportir resmi Pertamina Patra Niaga.
“PT Katana Global Trade bukan agen maupun transportir resmi PT Pertamina Patra Niaga,” tegas Humas melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (25/11/2025).
Pertamina Patra Niaga turut menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, pihaknya telah menerapkan sistem Quick Response Code (QR Code) pada seluruh armada mobil tangki sektor industri. Melalui sistem ini, masyarakat maupun petugas berwenang dapat melakukan verifikasi data kendaraan secara real-time, mulai dari identitas pemilik, penanggung jawab, kapasitas muatan, hingga nomor polisi kendaraan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari peningkatan transparansi dan pencegahan manipulasi aktivitas pengangkutan BBM. Selain itu, Pertamina melakukan integrasi data transaksi SPBU dan memperketat pemantauan distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah operasional.
Pertamina juga mengingatkan bahwa pihak mana pun yang terbukti terlibat dalam penyelewengan BBM subsidi dapat dijerat sanksi sesuai regulasi migas yang berlaku. Perusahaan mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan melalui Call Center 135.
Koordinator Luwu Raya LSM Progress, Ahmad, mengapresiasi langkah cepat Pertamina Patra Niaga dalam memberikan klarifikasi terkait status PT Katana Global Trade. Menurutnya, penegasan ini penting agar informasi tidak berkembang liar di tengah masyarakat.
“Pertamina sudah mengambil langkah tepat dengan memperjelas status perusahaan terkait dan memperketat pengawasan. Namun, kami mendorong agar pengawasan di lapangan benar-benar berjalan dan tidak berhenti pada pernyataan pers,” ujar Ahmad.
Ia menambahkan bahwa keterangan resmi Pertamina menjadi penguat dugaan aktivitas ilegal kendaraan PT Katana Global Trade di lapangan. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi terkait jaringan penampung gelap solar subsidi.
“Pernyataan Pertamina semakin menguatkan bahwa aktivitas kendaraan perusahaan itu patut diduga sebagai bagian dari pengambilan solar subsidi melalui jaringan penampung gelap,” tegasnya.
Ahmad mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak boleh dibiarkan karena berdampak buruk bagi masyarakat dan dapat merugikan negara.
“Aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan sampai kegiatan seperti ini terus berulang tanpa ada penindakan tegas,” pungkasnya.
Komentar