Oleh : Abd Hadi
Mahasiswa UIN Palopo
Opini – Empat tahun sudah pemerintahan Desa Tandung berjalan. Namun, alih-alih menuai hasil yang diharapkan, perjalanan ini justru dipenuhi dengan kritik dan kekecewaan dari masyarakat. Harapan besar yang dititipkan di pundak kepala desa sejak awal pemilihan ternyata hanya tinggal janji di atas kertas.
Kebijakan Tanpa Arah dan Pembangunan yang Tidak Merata
Sejak awal, masyarakat berharap kepemimpinan desa mampu membawa perubahan signifikan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: kebijakan tidak terarah, pembangunan yang tidak merata, dan minimnya metode kerja yang jelas. Desa Tandung hari ini terjebak dalam pola kebijakan yang menyimpang dan jauh dari nilai transparansi yang dijanjikan.
Pemilihan kepala desa bukanlah sekadar seremoni lima tahunan. Itu adalah momentum masyarakat untuk menitipkan harapan, cita-cita, dan masa depan desa. Sayangnya, bagi masyarakat Desa Tandung, janji itu kini seolah hanya mimpi yang sulit diwujudkan.
Lemahnya Pengelolaan dan Hilangnya Transparansi
Permasalahan utama di Desa Tandung bukan terletak pada kurangnya dana. Anggaran desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Laporan keuangan terlihat gemuk, seolah pembangunan berjalan megah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya: rakyat masih hidup dalam kesulitan, bantuan sosial tak merata, dan fasilitas umum tak kunjung memadai.
Transparansi bukanlah jargon kosong. Ia adalah hak masyarakat. Sayangnya, semangat keterbukaan seolah hilang dari jalannya roda pemerintahan Desa Tandung. Di sinilah letak persoalan paling mendasar: lemahnya pengelolaan anggaran, minimnya tanggung jawab, serta hilangnya keberpihakan pada rakyat kecil.
Suara Rakyat Harus Menjadi Penyeimbang
Masyarakat Desa Tandung tidak hanya memiliki hak untuk dipimpin, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Ketika kebijakan menimbulkan ketimpangan, suara rakyat harus hadir sebagai penyeimbang.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pembangunan hanya akan berhenti pada papan proyek yang berdiri tanpa hasil nyata. Janji tinggal janji, sementara rakyat tetap melarat.
Saatnya Pemerintahan Desa Tandung Berbenah
Empat tahun sudah terlewati, dan kini waktunya untuk melakukan evaluasi mendalam. Pemerintahan Desa Tandung harus menyadari bahwa kepemimpinan bukan sekadar mengelola anggaran, melainkan mengelola harapan masyarakat. Tanpa transparansi, tanpa tanggung jawab, dan tanpa keberpihakan, maka sebesar apa pun dana yang masuk hanya akan habis tanpa makna.
Masyarakat Desa Tandung berhak mendapatkan kepemimpinan yang adil, bijak, dan berpihak pada kesejahteraan. Sebab jika tidak, maka yang terus menanggung beban hanyalah rakyat, sementara pembangunan hanya menjadi catatan kosong dalam laporan tahunan.
Komentar