Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan suatu negara bergantung pada kemampuannya menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara menyoroti distorsi dalam sistem ekonomi nasional yang menurutnya bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Ia mencontohkan kelangkaan minyak goreng yang sempat terjadi di Indonesia meski negara ini adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, kelangkaan dan tingginya harga pangan, meski telah diberikan berbagai subsidi, merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Meski demikian, dalam 299 hari masa pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan sejumlah kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global. Realisasi investasi pada semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, meningkat 13,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk mendorong pemerataan ekonomi, pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini berfungsi meningkatkan ekonomi desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” tegas Presiden.
Pemerintah juga mendirikan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS, yang difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Di sektor kesehatan, capaian pemerintah mencakup layanan cek kesehatan gratis bagi lebih dari 18 juta warga, peningkatan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.
“Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” pungkas Presiden Prabowo.
Komentar